Berita Hj Novita Wijayanti SE MM

Rekomendasi Ibu Hj. Novita Wijayanti SE.,MM Saat Rapat Dengar Pendapat Bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Desa

Foto Hj. Novita Wijayanti SE.,MM
Assalaamu’alaikum Wr. Wb., Terimakasih atas kesempatan pertama – pertama saya ingin menyampaikan aspirasi dari kepala desa dan lurah di kabupaten Banyumas dan Cilacap terkait dengan penyaluran program yang belum juga turun sampai saat ini, seperti contoh pembangunan irigasi di citandui kabupaten Cilacap masih ada kendala dan koordinasinya kurang lancar padahal irigasi tersebut sangat dibutuhkan oleh warga dan khususnya petani didaerah tersebut. Selain itu pembangunan jembatan gantung di Cilacap ambruk saat pembangunan dan tentunya sangat berbahaya dan dapat menimbulkan korban jiwa, untuk informasi alhamdulillah tidak ada korban jiwa meninggal dunia dan tentunya untuk kedepannya harus dapat dievaluasi dan agar tidak terjadi kembali kejadian jembatan ambruk saat pembangunan atau saat dioperasionalkan karena dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya saya ucapkan trimakasih atas bantuan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (BSPS) yang sudah turun untuk DAPIL Jawa Tengah VIII akan tetapi banyak isue yang berkembang bahwa bantuan tersebut berasal dari daerah bukan dari pusat dan seharusnya bapak menteri dan jajaran dapat menjelaskan hal tersebut karena ini terkait dengan usulan saya sebagai anggota DPR RI dari DAPIL Jawa Tengah VIII. Secara garis besar saya meminta kementerian PUPR dan Kementerian DESA untuk dapat menjaga koordinasi serta dapat menambah kuota pelaksanaan program – program prioritas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas dan Cilacap seperti : embung desa,pembangunan sarana prasana desa penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PANSIMAS), pembangunan fasilitas sekolah dan cagar budaya, program jembatan gantung, program irigasi dan program nasional pembangunan sejuta Rumah (BSPS) di kementerian PUPR dan Kementerian Desa. Selain itu untuk penyaluran titik program seharusnya berdasar pada usulan dari anggota dan pimpinan Komisi V DPR RI bukan dari yang lain karena kitalah representasi dari masyarakat DAPIL kita masing – masing karena setiap hari kitalah yang mendapat aduan, usulan dari masyarakat, kepala desa dan tokoh – tokoh masyarakat terkait bantuan dan usulan program dan seharusnya kementerian memperhatikan hal itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *