Berita Hj Novita Wijayanti SE MM

Novita Wijayanti: Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

Foto Ibu Hj Novita Wijayanti SE., MM

KABAR PARLEMEN, Banyumas – Empat Pilar Kebangsaan merupakan tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Bagi suatu negara terdapat sistem keyakinan (belief system) atau filosofi (philosophische grondslag)yang isinya berupa konsep, prinsip, serta nilai yang dianut oleh masyarakat suatu negara. Filosofi dan prinsip keyakinan yang dianut oleh suatu negara digunakan sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Anggota MPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti menjelaskan, bahwa suatu pilar kebangsaan harus kokoh dan kuat untuk menangkal berbagai bentuk ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar.

“Pilar kebangsaan Indonesia yang berupa belief systemharus dapat menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, kenyamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua warga Negara,” ujar Novita Wijayanti dalam acara Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara di desa Kebumen Kecamtan Baturaden Kabu Paten Banyumas, Sabtu (30/3/2019)

Novita menjelaskan, bahwa 4 Pilar Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjabarkan secara jelas dalam prinsip-prinsip kebangsaan-kenagaraan pada sendi-sendi kehidupan. Pancasila, sebagai pilar pertama untuk kokohnya negara-bangsa Indonesia. Pemikiran dasar mengapa Pancasila berperan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sila yang terdapat dalam Pancasila yang menjadi belief system. Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama sehingga dibutuhkan belief system yang dapat mengakomodir keanekaragaman tersebut.

“Pancasila dianggap sebagai pilar bagi negara Indonesia yang pluralistic,” ujar Politisi Dapil Jawa Tengah VIII ini.

Makna dalam sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa ini dapat diterima dan diakui oleh semua agama yang diakui di Indonesia dan menjadi common denominator. Kemudian sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ini merupakan pernyataan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Semua warga negara memiliki harkat dan martabat yang sama secara adil dan beradab,” tegasnya.

Sementara pada pilar ke dua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tentu saja masyarakat perlu memahami makna yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut.

“Tidak memahami prinsip yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 maka tidak mungkin untuk melakukan evaluasi terhadap pasal-pasal yang ada pada batang tubuh UUD yang menjadi derivatnya,” tegasnya.

Pilar ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada banyak bentuk negara yang ada di dunia ini. Dan para pendiri bangsa Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para pendiri bangsa kita memilih negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia melalui berbagai pertimbangan. Alasan utama para pendiri bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan adalah karena sejarah strategi pecah belah (devide et impera) yang dilakukan Belanda bisa berhasil karena Indonesia belum bersatu pada masa penjajahan.

“Terbukti, setelah negara Indonesia berbentuk negara kesatuan, taktik pecah belah tersebut dapat dipatahkan. Inilah yang menjadi dasar dalam membentuk negara kesatuan,” tegasnya.

Sedangkan, pilar Bhinneka Tunggal Ika Indonesia memiliki semboya “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya “Berbeda-beda tetapi satu jua”. Semboyan ini pertamakali diungkapkan oleh Mpu Tantular, seorang pujangga dari kerjaan Majapahit pada pemerintahan Raja Hayamwuruk sekitar tahun 1350 – 1389. Sesanti atau semboyan itu dituangkan dalam karyanya Kakawin Sutasoma, yang berbunyi “Bhinna Ika Tungga Ika, tan hana dharma mangrwa” yang berarti “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua”.

“Pada masa itu pemerintahan kerajaan Majapahit menjadikan sesanti tersebut menjadi prinsip hidup mereka. Hal ini untuk mengantisipasi perpecahan di masyarakat mereka yang memang terdapat keanekaragaman agama. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian,” tegasnya.

PENDAPAT TENTANG 4 PILAR KEBANGSAAN
Gagasan dan sosialisasi 4 pilar Kebangsaan tersebut mendapat perhatian dari banyak kalangan, termasuk beberapa ahli. Sejumlah kalangan mengatakan bahwa Pancasila bukanlah merupakan pilar kebangsaan, namun berperan sebagai pondasi dasar.

Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan sebagai doktrin tersebut tidak perlu dilakukan. Alasannya, hal ini akan membuat pelajar hanya hafal 4 pilar kebangsaan, dimana Pancasila sebagai salah satu pilar saja. Menurut mereka, secara psikologis 4 Pilar Kebangsaan tersebut berbahaya bagi kelestarian Pancasila.

“Menurut beberapa ahli, untuk menjaga 4 pilar kebangsaan tersebut dibutuhkan pendekatan khusus. Beberapa pendekatan tersebut diantaranya adalah pendekatan Kultural, Pendekatan Edukatif, Hukum, dan Struktural,” ujarnya.

PENTINGNYA DAERAH DALAM BINGKAI NKRI

Daerah atau wilayah merupakan unsur terbentuknya negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terdiri atas 34 provinsi, 409 kabupaten, dan 93 kota yang tidak terpisahkan dari negara Indonesia. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur. Setiap kabupaten dipimpin oleh Bupati. Setiap kota dipimpin oleh Walikota. Luas wilayah daratan dan lautan Indonesia adalah 5.193.252 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Daerah tempat tinggal adalah daerah yang kita tempati dalam salah salah satu bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“ Setiap daerah di Indonesia memiliki perananya masing-masing dalam berdirinya NKRI. Oleh karena itu, generasi muda yang berada di daerah masing-masing sebaiknya memahami kedudukan dan peran daerah masing-masing dalam pergerakn perjuangan bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia beranekaragam dalam hal suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan golongan politik,” tegasnya.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengembangkan sumber daya manusia dan bersama pemerintah pusat menentukan kebijakan dalam mengolah SDA. Hak dan kewajiban daerah dalam penyeleng-garaan daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demi menjaga penyelenggaraan tertib pemerintahan yang baik dan efisien, kekuasaan negara tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja.

“Oleh karena itu, penyebaran kekuasaan harus diselenggarakan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir ngera dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, wilayah NKRI harus dibagi dalam beberapa daerah besar dan kecil,” tegasnya.

Untuk menyelenggarakan otonomi, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangga daerah otonom, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

“Penyerahan berdasarkan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dam kemananan, serta syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah otonom yang bersangkutan,” tegasnya.

Adapaun yang terkait dengan hak yang dimiliki pemerintah daerah menurut UU No. 34 tahun 2004, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, memiliki pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi serta mendapatkan bagi hasil pengolahan SDA dan sumber daya lainnya yang ada di dearah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Sedangkan kewajiban pemerintah daerah menurut UU No. 34 Tahun 2004, yaitu melindungi masyarakat, menjaga kesatuan dan persatuan, kerukunan nasional serta keutuhan NKRI, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas layanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan pelayanan umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan social serta menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

Otonomi daerah sendiri berarti memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri diikuti dengan tanggung jawabnya.

Hasil positif otonomi daerah sejak Januari 2001, yaitu makin giatnya pembangunan di daerah, dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) yang merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi, diundangnya investor dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di daerah, serta terjadi pemerataan pembangunan SDM.

“Selain juga untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak, retribusi, bea masuk, pengenaan tarif, dan bagi hasil pengolahan SDA,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *