Berita Hj Novita Wijayanti SE MM

Novita: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara, Atur Batas Kekuasaan

Foto Hj. Novita Wijayanti SE.,MM

KABAR PARLEMEN, Jakarta – Konstitusi menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan, serta instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara (Asshiddiqie, Jimly, 2005).

Kekuasaan dibutuhkan oleh negara karena memberi kekuatan vital bagi penyelenggaraan pemerintahan. Namun harus diwaspadai tatkala kekuasaan itu terakumulasi di tangan penguasa tanpa dibatasi konstitusi. Sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar”.

Demikian di sampaikan Anggota MPR RI Novita Wijayanti dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara, “UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara”di Aula SMA Jendral Ahmad Yani Karang Pucung Cilacap, Sabtu (9/3).

Novita menjelaskan, dalam pasal tersebut dimaksud memuat paham konstitusionalisme. Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi terikat pada konsititusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 113 Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya.

Untuk menjaga paham konstitusionalisme maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang diberi tugas untuk menjaga Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi yang salah satu tugasnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dimaksudkan agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga ini memberikan penegasan bahwa konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan.

“ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun oleh pendiri negara, secara keberlakuan mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik saat itu. Periodisasi keberlakuan tersebut menggambarkan bahwa konstitusi yang menjadi fundamen/dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar telah diuji dengan berbagai peristiwa dan kondisi bangsa sesuai dengan dinamika sejarah yang berlangsung saat itu,” anggota Fraksi Gerindra ini.

Lebih lanjut Novita menjelaskan, bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah pada tahun 1999 sampai dengan 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia. Substansinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman sekaligus sarana pembaruan masyarakat ke arah cita-cita kolektif bangsa.

“Belajar dari kekurangan sistem demokrasi politik di berbagai negara di dunia, yang menjadikan undang-undang dasar hanya 114 sebagai konstitusi politik, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berisi dasar-dasar pikiran mengenai demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial (Asshiddiqie, Jimly, 2005),” ujarnya.

Sebagai hukum dasar, kata Novita, perumusan isinya disusun secara sistematis mulai dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar, dilanjutkan dengan perumusan prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabangnya yang disusun secara berurutan.

Pasal-pasal dan ayatnya dirumuskan dalam tingkat abstraksi yang sesuai dengan hakikatnya sebagai hukum dasar serta bersifat terbuka yang memungkinkan untuk menampung dinamika perkembangan zaman.

“Walaupun demikian, meskipun perumusan undang-undang dasar bersifat garis besar, haruslah disusun agar ketentuan yang diatur tidak multi interpretasi sehingga tidak dapat ditafsirkan sewenang-wenang oleh para penyelenggara Negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Novita, yang terpenting adalah semangat dan kemauan politik para penyelenggara negara. Jika penyelenggara negara tidak berjiwa demokratis dan tidak memiliki tekad serta komitmen untuk mewujudkan demokrasi itu dalam praktek penyelenggaraan negara atau hanya menjadikannya sebagai retorika, pasal yang jelas menentukan adanya demokrasi tidak akan terwujud.

Akan tetapi, apabila semangat para penyelenggara negara bersih dan tulus dalam menjalankan konstitusi, maka kekurangan dalam perumusan pasal undang-undang dasar tidak akan merintangi jalannya penyelenggaraan negara dengan sebaik-baiknya, menuju terwujudnya cita-cita bangsa.

“Yaitu berdasarkan dasar negara Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *